Home > AMDAL/UKL-UPL > Jasa Pengurusan dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL / DPLH

Jasa Pengurusan dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL / DPLH

Pengertian UKL-UPL

 

Jasa Pengurusan dan Penyusunan Dokumen UKL-UPL / DPLH

Sementara, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002) tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Adapun kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

  1. Indentitas pemrakarsa
  2. Rencana usaha/kegiatan
  3. Dampak lingkungan yang akan terjadi
  4. Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
  5. Tanda tangan dan cap

Formulir isian diajukan pemrakarsa kepada:

  1. Instansi yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
  2. Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Provinsi untuk tingkat Proponsi.
  3. Instansi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang  berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara

Jasa Pemrakarsa Amdal-UKL/UPL

Demikianlah rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

Amdal dan Audit Lingkungan Hidup Wajib Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001) tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang diwajibkan. di indonesia, dengan alasan SDM sebuah organisasi di perbolehkan memakai jasa pemrakarsa UKL_UPL / Amdal dalam menyusun dokumen ukl-upl/amdal atau DPLH.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

Untuk jasa uklupl dan  jasa konsultan dplh atau jasa laporan implementasi dplh silahkan menghubungi kami.

 

 PT. David Bangun Sejahtera

Mr. Rap Turnip

Telp/Wa : +62813 8203 0070

W : http://www.dpjasaperizinan.com/

E : rapturnips@gmail.com

About DP Jasa Perizinan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve This Equation *